Peraturan Bupati tahun 2010-2012

 

No.	Tahun	Tentang	File
122	2012	Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2013
121	2012
120	2012
119	2012
118	2012
117	2012
116	2012	Ijin Cuti Bagi Kepala Desa Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa
115	2012
114	2012
113	2012
112	2012
111	2012	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
110	2012	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Menanaman Modal di Kabupaten Cilacap
109	2012	-
108	2012	-
107	2012	-
106	2012	-
105	2012	-
104	2012	-
103	2012	Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah di Kabupaten Cilacap
102	2012	Pencabutan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Nilai Kena Pajak Air Tanah Atas Pemakaian dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
101	2012	Biaya Swadaya Jamaah Calon Haji Kabupaten Cilacap Tahun 1433 H / 2012 M
100	2012	Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran dan Pengajuan Keberatan Atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
99	2012	Perubahan Kelima Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
98	2012
97	2012	Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
96	2012	Pedoman Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Cilacap
95	2012	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
94	2012	Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap
93	2012	Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap
92	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Kualitas dan Isi Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap
91	2012	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011
90	2012	Tarif Pelayanan Bank Darah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
89	2012	-
88	2012	-
87	2012	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
86	2012	Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
85	2012	-
84	2012	-
83	2012	-
82	2012	-
81	2012	Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
80	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Cilacap
79	2012	-
78	2012	-
77	2012	-
76	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Yang Ditugaskan Sebagai Penyuluh Lapangan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) di Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
75	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
74	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Yang Dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
73	2012	Perhitungan Harga Dasar Bangunan Untuk Industri, Bangunan Khusus, Bangunan Lantai 2 (Dua) dan Seterusnya Serta Bangunan Tanpa Dinding (Teras)
72	2012	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap
71	2012	-
70	2012	-
69	2012	-
68	2012	Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Cilacap
67	2012	Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional Kabupaten Cilacap
66	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar, dan Keterangan Penggunaan Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
65	2012	-
64	2012	-
63	2012	-
62	2012	-
61	2012	-
60	2012	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
59	2012	-
58	2012
57	2012
56	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
55	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap
54	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
53	2012
52	2012
51	2012	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola RSUD Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
50	2012	Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap
49	2012	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
48	2012	Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan
47	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
46	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap
45	2012	Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
44	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
43	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2012
42	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat / Pegawai Yang Ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
41	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
40	2012	Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
39	2012	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Kepala SKPD dan/atau Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Kepada Para Kepala Bagian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
38	2012	Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap
37	2012	Rencana Tanam, Sasaran Produksi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cilacap Ta 2012
36	2012	Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersupsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cilacap Ta 2012
35	2012	Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
34	2012	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kepada Camat Se Kabupaten Cilacap
33	2012	Target Kinerja
32	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap
31	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
30	2012	Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Cilacap
29	2012	-
28	2012	Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan, Tata Cara Pembayaran, Penghapusan Piutang, Pengajuan Keberatan dan Keringanan Pajak Daerah
27	2012	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Cilacap
26	2012	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap
25	2012	Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Cilacap Tehun 2012-2016
24	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) di Kabupaten Cilacap
23	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Menduduki Jabatan Struktural (Pelaksana Golongan I, II, III dan IV), Fungsional Tertentu, Tenaga Harian Kontrak, Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dan Tenaga Wiyata Bhakti / Harian Lokal / Guru Tidak Tetap / Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Cilacap
22	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Kepada Kepala UPT, Pengawas Sekolah, Penilik, Kepala Sekolah, Pegawai, Guru dan Penjaga Sekolah Yang Bertugas di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
21	2012	Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap
20	2012	Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Cilacap
19	2012	-
18	2012	Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Cilacap
17	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap
16	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Retribusi Pemakaian Kandang Hewan, Retribusi Tempat Pemotongan Hewan, Retribusi Tempat Pelayuan Daging dan Retribusi Tempat Pemeriksaan Daging Hewan di Kabupaten Cilacap
15	2012	-
14	2012	"Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Seri dan Isi Karcis dan Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap"
13	2012	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011
12	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Non Struktural, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Fungsional Tertentu Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
11	2012	Pemberian Tambahan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Kerja Harian Kontrak dan Tenaga Wiyata Bhakti Non Guru Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012
10	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada Upt Puskesmas Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap
9	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas Bagi Pejabat / Pegawai Yang Ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut
8	2012	-
7	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap
6	2012	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tanah dan/atau Rumah Dinas Serta Ijin Tempat Olah Raga dan/atau Perjanjian Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
5	2012	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
4	2012	Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
3	2012	Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
2	2012	Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
1	2012	Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap
76	2011	Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bangga Mbangun Desa
67	2011	PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN CILACAP
52	2011	Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kab. Cilacap
47	2011	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Cilacap Tahun 2012
43	2011	Program penilaan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan LH di kab. Cilacap
42	2011	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS LEMBAGA LAIN KABUPATEN CILACAP
41	2011	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN CILACAP
40	2011	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP
39	2011	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS DAERAH KABUPATEN CILACAP
38	2011	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
28	2011	Perpanjangan dipensasi pelayanan pencatatan kelahiran
22	2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP
9	2011	Pedoman pelaksanaan belanja bantuan sosial lainnya atau jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) non kuota

Read More

Ngaku Satpol PP Provinsi, PNS Gadungan Dibekuk

Satpol PP Cilacap Selasa malam (29/1) menangkap seorang laki-laki yang menjadi PNS gadungan dan mengaku bertugas sebagai anggota Satpol PP Provinsi Jateng. PNS gadungan bernama Aris Munandar berusia 38 tahun ini diketahui merupakan warga Desa Karangturi - Kecamatan Mrebet – Kabupaten Purbalingga.

Ia ditangkap di sebuah rumah makan sekitar Terminal bis Cilacap. Saat penangkapan pelaku mengenakan pakaian preman namun setelah digeledah tasnya petugas menemukan satu stel pakaian keki dinas Provinsi Jateng berikut sebuah kartu identitas PNS palsu, serta sejumlah berkas survey harga, buku tabungan, dan lain-lain. PNS palsu ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan.

Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Cilacap - Hari Winarno menjelaskan Aris ditangkap karena keberadaannya yang sempat meresahkan dan pernah dikeluhkan sejumlah pegawai. Berkedok sebagai PNS ini Aris seolah menjalankan tugasnya sebagai penegakan disiplin PNS. Ia kerap mendatangi tempat-tempat perbelanjaan dan menegur PNS yang dijumpainya belanja pada jam kerja. Tak hanya itu Satpol PP juga menerima laporan jika Aris sering menyambangi warung-warung disekitar dinas instansi dan tak jarang meninggalkan hutang hingga mencapai 500 ribu rupiah.

Hari mengatakan sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu pihaknya berupaya menangkap PNS gadungan ini. Namun upaya tersebut baru berhasil pada Selasa malam tadi.

Rencananya dari Satpol PP  PNS gadungan ini akan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. PNS gadungan ini juga diketahui telah memiliki seorang anak.

Dari hasil konfirmasi petugas Satpol PP ke pihak keluarganya Aris Munandar adalah jebolan kelas  2 sebuah SMA di Purbalingga yang selama ini hanya menjadi pengguran.  Untungnya menurut Hari sejauh ini belum ada laporan korban penipuan atas aksi konyol Aris ini.

Sementara Aris Munandar –PNS gadungan asal Purbalingga membantah jika disebut melakukan penipuan. Dalam keterangannya di kantor Satpol PP siang tadi Aris berkelit sejauh ini apa yang dilakukan hanya memantau para PNS yang berkeliaran di pusat perbelanjaan pada jam kerja. Ia menolak jika disebut melakukan pemerasan dan meminta uang dari PNS. Berkali-kali diinterogasi mengenai tujuannya datang ke Cilacap ia bergeming dan tetap menyebut hanya ingin memantau kinerja PNS.

Untuk itu Hari mengimbau masyarakat mewaspadai aksi-aksi PNS gadungan dan tidak segan melaporkannya kepada Satpol PP. Sebab setiap kali ada pemeriksaan ataupun penangkapan terhadap PNS dipastikan pihaknya selalu mengantongi surat perintah.

Read More

KASATPOL PP

Read More

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP CILACAP

BAGAN ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN CILACAP

Read More

Langgar Perda, Puluhan Orang Disidang

Hakim Pengadilan Negeri Cilacap siang tadi kembali mengadili 73 orang yang melakukan pelanggaran sejumlah Perda Kabupaten Cilacap.

Mereka adalah para pelanggar perda yang digaruk Satpol PP dalam razia penegakan Perda selama lima bulan terakhir.

Sidang dalam tindak pidana ringan atau tipiring itu digelar di aula Satpol PP Cilacap dan dipimpin hakim Budiarto.

Namun sayangnya dari 73 pelanggar perda yang dipanggil ke persidangan hanya 56 yang datang.
Itupun ada diantaranya ada yang mewakilkan.

Kepala Satpol PP - Paulus Triyanto menegaskan 73 warga yang disidangkan itu merupakan pelanggar dari tujuh perda yang ditegakan dalam razia rutin .

Diantaranya pelanggar Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang PKL - 20 orang, pelanggar Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Irigasi – 4 orang pelanggar Perda HO nomor 16 tahun 2002 - 8 orang.

Selanjutnya 4 pelanggar perda rumah makan dan enam orang diketahui melanggar perda retribusi usaha kepariwisataan nomor 5 tahun 2008.

Satpol PP juga menggaruk 10 orang PSK dari sejumlah tempat prostitusi.
Mereka diketahui melanggar Perda nomor 23 tahun 2003  dan pelanggar Perda nomor 26 tahun 2003 tentang K3 ada empat.

Diantara sanksi yang diketahui adalah pelanggar perda tentang irigasi yang dikenai denda 50 ribu.
Menurut Paulus pelanggaran perda ini  baru pertama kali ditegakkan.

Yakni penggunaan tanah sempadan irigasi di luar ketentuan yang ada di daerah Kesugihan. Sedangkan para PSK dikenai kurungan 15 hari dengan masa percobaan selama 2 bulan. Untuk pelanggar perda K3 dikenai sanksi denda antara 200 sampai 300 ribu rupiah per orang.

Sebenarnya ada 15 pelanggar lain yang terkena razia Perda Miras.
Namun karena ancamanan di atas tiga bulan maka sidang dilakukan di Pengadilan Negeri melalui penuntut umum.

Paulus menjelaskan penegakan perda merupakan agenda rutin disamping kegiatan persuasive edukatif yang selalu dilaksanakan sebelum razia. (idp/san/191012)

Read More

Penegakan Perda, Satpol PP Kabupaten Cilacap Jadi Acuan Daerah Lain

Penegakan peraturan daerah (Perda) di Cilacap yang menyangkut perda perizinan, K3, Ketertiban dan lainnya masih kurang efektif. Karena penegakan perda itu baru menyentuh 60-70 persen dari tindak pelanggaran yang ada."Ini tidak lepas dari luasnya wilayah Kabupaten Cilacap, yang emrupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah,"ujar Kepala Satpol PP Cilacap Paulus Triyanto didampingi Sekretaris Indardi, Jumat (19/10).

Untuk itu, kedepan pihaknya akan melakukan sidang ditempat dapat dalam merazia para pelanggar perda di daerah-daerah. "Jadi lokasi sidang minimal ada di Kecamatan atau distrik, sehingga gampang dijangkau para pelanggar perda yang terazia,"lanjutnya.

Diakuinya, selama ini penegakan perda masih hanya berkutat di sekitar wilayah eks Kotatip Cilacap dan kecamatan terdekat. Diantaranya, Kecamatan Kroya, Sampang, Maos, Adipala, Kesugihan, Jeruklegi dan Kawunganten. Hal itu terlepas dari banyaknya para pelanggar perda di sejumlah kecamatan itu.

Seperti dalam penegakan sejumlah perda yang disidangkan pada Jumat (19/10). Sedikitnya 105 pelanggar yang disidangkan dengan tindak pidana ringan (Tipiring) sebagian besar berasal dari Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara dan Kesugihan. Mereka dinyatakan melanggar Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Irigasi, Perda nomor 23 tahun 2003 tentang pemberantasan Pelacuran, Perda nomor26 tahun 2010 tentang K3 dan perda tentang pedagang kaki lima.

Read More

ANGGOTA SATPOL PP CILACAP IKUTI BINTEK PENEGAKAN PERDA

Sejumlah 60 anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP Kabupaten Cilacap dan delapan orang satpol PP dari Aceh, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Agam, mulai Rabu (9/05) mengikuti bimbingan teknis penegakan perda.

Bintek yang berlangsung selama tiga hari, dibuka oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam satu acara digedung jalabumi Pemkab Cilacap. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pol PP Linmas Ditjen Pum Kemendagri, sejumlah pejabat Pemkab Cilacap dan undangan lain. 

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Paulus Trianto, bintek dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan dan kemampuan praktis mengenai mekanisme penanganan penegakan Perda retribusi daerah, dan meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai standar kinerja yang diharapkan. 

Bintek mengetengahkan materi teori dan praktek. Materi teori meliputi, pembinaan dari Direktur Pol PP Linmas Ditjen Pum Kemendagri, pembinaan penegakkan perda, penyelenggaraan Tibumtranmas dari Kasatpol PP Provinsi Jawa Tengah, pemahaman Perda Pajak daerah dan mekanisme penegakannya, system dan prosedur pelayanan perijinan, mekanisme pemberkasan terhadap pelanggar perda, teknik menghitung pajak, dan mekanisme operasi penegakan perda. Sedang materi praktek meliputi, pemberkasan perkara pelanggaran perda, praktek operasi lapangan dan persidangan pelanggaran perda.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam kesempatan tersebut mengatakan, keberadaan Satuan Polisi Pamong praja merupakan salah satu kekuatan terdepan yang dapat diandalkan dalam menciptakan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, serta menjamin kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. 

Oleh karena itu, lanjut Bupati, Satpol PP dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, yang salah satunya sebagai aparat terdepan dalam penegakan Perda.

Read More